Memulihkan Ekonomi dengan Dana Pinjaman, Mungkinkah?
Jatiluhuronline.com - Di tengah kondisi pandemi saat ini yang entah kapan berakhirnya membuat ekonomi di Jabar lesu, terlihat banyaknya pabrik-pabrik yang gulung tikar, tempat wisata yang tidak beroperasi, hotel atau penginapan yang tanpa pengunjung, pusat perbelanjaan banyak merumahkan para karyawannya dan lain-lain. Pemprov Jabar pun memutar otak bagaimana caranya memulihkan ekonomi yang lesu tersebut?
Dilansir dari situs humas.jabarprov.go.id Ridwan kamil yang akrab disapa Kang Emil menandatangani Perjanjian Pinjaman Daerah Tahun 2021 antara Pemerintah Daerah Provinsi Jabar dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Komitmen Bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (30/12/2020).
Pinjaman dana tersebut sebesar 2,2 triliun dengan peruntukannya 10 sektor infrastruktur yaitu infrastruktur jalan, pengairan, air limbah, perumahan rakyat, ruang terbuka publik perkotaan, sarana peribadatan di perkotaan, sarana prasarana olahraga, pariwisata, revitilasi pasar dan pembangunan pasar.
Pinjaman tersebut akan dialokasikan ke 22 kepala daerah yang ada di Jabar. Adapun daerah tersebut adalah Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Banjar, Kota Cimahi dan Kota Tasikmalaya.
Pemerintah menganggap bahwa pinjaman daerah merupakan cara paling baik dan cepat dalam memulihkan mesin ekonomi di Jabar yang melambat akibat pandemi global COVID-19. Lantas, mampukah dengan dana pinjaman bisa memperbaiki ekonomi?
Ekonomi merupakan faktor yang terkena dampak pandemi cukup tinggi, berjalannya kehidupan dan sektor lain ditopang oleh ekonomi. Mustahil sebuah negara bisa berjalan tanpa adanya ekonomi, begitu juga yang dialami oleh Jabar.
Akhirnya solusi yang diambil dengan berutang, alih-alih memperbaiki ekonomi rakyat justru dengan berutang akan membebani rakyat untuk mengembalikan pinjaman tersebut lewat kebijakan-kebijakan yang dibuat. Selain itu tidak menutup kemungkinan pinjaman tersebut pun ada transaksi riba atau bunganya, bertambahlah jerat utang yang melilit.
Padahal Allah SWT telah mengharamkannya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan". (TQ.S Al-'Imran ayat 130)
Pemerintah menjamin pinjaman no bunga, walaupun demikian khawatir sumber daya alam bisa jadi taruhannya dan dikuasai korporasi. Upaya tambal sulam perbaikan ekonomi ini bukankah bisa memperkeruh perekonomian? Pasalnya, walaupun ada 'perbaikan' namun itu semua bukan milik rakyat melainkan kembali pada pemodal, disinilah terjadi kapitalisasi ekonomi.
Dalam sistem kapitalis yang ekonominya banyak dikuasai oleh pemodal pasti yang jadi prioritasnya adalah keuntungan. Siapa yang punya modal besar dialah yang "bermain", peran pemerintah hanya sebatas regulator atau fasilitator semata bukan lagi mengurusi rakyat sepenuhnya.
Berbeda dalam sistem Islam yang mempunyai konsep baitul mal dalam membiayai segala jenis Infrastruktur. Karena infrastruktur menjadi hal yang penting dan butuh perhatian yang besar. Lantas dari mana pemasukannya? Banyak jenis pemasukan dalam sistem Islam diantaranya akan diperoleh dari kepemilikan umum yaitu sumber daya alam semua SDA akan dikelola oleh negara dan hasil dari SDA tersebut akan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.
Mengingat dalam sebuah hadist Rasulullah bersabda bahwa "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api". (HR. Abu Dawud dan Ahmad)
Itu artiny segala jenis SDA hasil dari ladang, air dan api adalah milik rakyat yang dari penghasilan tersebut digunakan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat. Termasuk dalam memberikan infrastruktur terbaik.
Bahwa semua ketergantungan pinjaman daerah itu dampak dari sistem demokrasi/kapitalisme liberal yang memiliki mekanisme tersebut. Maka membebaskan dari jeratan ekonomi kapitalisme liberal adalah pilihan tepat, membuang solusi utang atas skema pembiayaan pembangunannya, lalu beralih menggunakan sistem keuangan Islam baitul mal yang telah terbukti kuat dan stabil, Insyaallah, kesejahteraan akan dirasakan oleh seluruh rakyat. Wallahua'lam
*isi tulisan diluar tanggung jawab tim redaksi Jatiluhuronline.com
0 Response to "Memulihkan Ekonomi dengan Dana Pinjaman, Mungkinkah?"
Posting Komentar