Menelisik Korelasi Investasi Jabar Dan Pembangunan Infrastruktur

Menelisik Korelasi Investasi Jabar Dan Pembangunan Infrastruktur

Oleh : Lilis Suryani

Jatiluhuronline.com - Paradigma bahwa Investasi merupakan salah satu indikator yang cukup vital untuk menjadi salah satu penentu dalam meningkatkan pembangunan ekonomi suatu wilayah masih menjadi paradigma yang melekat erat pada pemerintahan saat ini. Dari paradigma ini lahirlah berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah agar dapat membantu dan memudahkan para investor maupun calon  investor. Hal ini pula yang terjadi di Jawa barat saat ini.

Dilansir harian KOMPAS.com (17/10/20) , Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mulai memanen kerja sama dalam gelaran West Java Investment Summit (WJIS) 2020. Beragam proyek yang akan dibangun di antaranya hotel, rumah sakit hingga infrastruktur.

Sebuah hotel bintang tiga, lima dan meeting, incentive, convention, exhibition (MICE) akan dibangun di area Aerospace Bandara Kertajati, Kabupaten Majalengka.

WJIS 2020 membuat Jabar ramai dengan investasi. Hal ini semakin menguatkan posisi Jabar sebagai provinsi yang paling diminati investor asing terutama dalam lima tahun terakhir. Akibat dari panen kerjasama ini, Jabar membangun banyak infrastruktur dengan tujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Jabar.

Namun, patut disadari bahwa kehadiran investor asing di Jabar hanya semakin memperparah kapitalisasi ditambah dengan pembangunan infrastruktur untuk memperlancar bisnis mereka akan semakin membuat Jabar berada dalam cengkraman kapitalisme. Masifnya investasi asing yang masuk ke Pemrof Jabar, sangat memungkinkan berpeluang mematikan bisnis kaum pribumi.

Sebagai buktinya, jika kita lihat dilapangan, perusahaan - perusahaan asing banyak bertebaran di sepanjang sisi pusat kota dan bahkan bercabang hingga ke berbagai daerah,  fenomena ini menjadikan matinya bisnis kaum pribumi atau kalau tidak mati pasti akan sulit untuk berkembang karena kalah modal dengan kaum kapital asing.

Apalagi jika kita menilik lebih dalam terhadap sistem ekonomi kapitalis itu sendiri yang selama ini diadopsi negeri ini termasuk juga Jabar sebagai bagian dari negara Indonesia. Sistem ini dipengaruhi semangat mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang terbatas. Prinsip dasar sistem ekonomi kapitalis dintaranya adalah, kebebasan memiliki harta secara perseorangan, kebebasan ekonomi dan persaingan bebas dan ketimpangan ekonomi.

Maka, sebuah keniscayaan jika kita berharap akan ada perubahan besar tehadap kondisi Jabar selama masih mengadopsi sistem ekonomi kapitalis yang lahir dari Sistem Kapitalisme. Karena kebebasan dalam sistem ini adalah memiliki dan menomorsatukan kepentingan individu, sehingga kegiatan ekonomi berjalan seperti hukum rimba. Perekonomian berjalan dengan cara menindas yang lemah dan memfasilitasi pihak kuat.

Apalagi investasi yang dimaknai dengan kerja sama ekonomi dan utang luar negeri  yang digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek produktif, padahal menerima utang sudah sangat berbahaya terhadap eksistensi negara begitupun dengan investasi. Dalam skala nasional utang jangka pendek bisa berakibat hancurnya mata uang negara pengutang dengan membuat kekacauan moneter. Adapun utang jangka panjang, maka utangnya akan menumpuk dan mengakibatkan kekacauan APBN.

Sayangnya, akibat cengkraman sistem kapitalisme yang menguasai dunia. Saat ini tidak ada satupun negara yang terbebas dari jeratan hutang luar negeri begitupun dengan Indonesia, apalagi Jawa barat. Padahal, Indonesia yang dalam hal ini Jawa barat khususnya, sebagai wilayah yang dikaruniai berbagai sumber daya alam dalam jumlah potensi yang begitu luar biasa, semestinya bisa menjadi negeri yang makmur dan sejahtera. Terlebih lagi dengan jumlah populasi penduduk yang sangat besar, jika dikelola dengan baik semestinya juga bisa menjadi faktor penggerak perekonomian yang potensial.

Dengan mekanisme kebijakan fiskal yang sedang dijalankan saat ini, Jawa barat hanya memiliki dua alternatif pemasukan utama, dari berbagai jenis ragam pungutan pajak dan dari pembiayaan utang baik dari dalam ataupun luar negeri. Sehingga dibutuhkan terobosan baru untuk mencari alternatif pemasukan yang inovatif, yang dalam kajian ekonomi juga berhasil menggerakkan roda perekonomian secara produktif.

Dalam kebijakan fiskal APBD Jabar, pengelolaan sumber daya alam dilakukan bersama-sama oleh Jabar dan swasta dalam contract production sharing. Berbeda dengan kebijakan fiskal Bayt al-Mal sumber daya alam dalam bentuk hasil laut, hasil hutan, hasil tambang adalah milik rakyat, bukan milik negara(pemerintah). Karena itu harus diolah, dimanfaatkan, atau dijual hasil pengelolaannya untuk kepentingan rakyat.

Dibutuhkan sebuah lompatan ekonomi bagi Jabar di daerah maupun Indonesia dalam skala nasional, untuk bisa terbebas dari jerat utang dan Investasi yang merugikan, dengan pola kebijakan fiskal yang sangat berbeda dengan konsep yang sedang berjalan saat ini. Konsep yang ditawarkan itu adalah mekanisme kebijakan fiskal Bayt al-Mal, sebuah sistem keuangan negara berbasis syariah. 

Dengan perhitungan Bayt al-Mal berbasis syariah, surplus di jumlah penerimaan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur secara mandiri, untuk kemudian Jabar melesat menuju kesejahteraan. Namun, sistem keuangan berbasis syariah harus juga didukung oleh Sistem kenegaraan yang berbasis syariah pula. Inilah urgensi penerapan Syariat Islam disemua lini kehidupan.

Wallahua'lam bishowab

*isi tulisan diluar tanggung jawab Redaksi Jatiluhuronline.com

Baca juga:

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER