BEM Se - Bogor Raya Gelar Aksi Damai, Nyatakan Sikap Kepada Pemerintah

Jatiluhuronline, Bogor - Hari ini, Rabu (24/06/2026) BEM Se - Bogor Raya menggelar aksi. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi bangsa dan komitmen mahasiswa, dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berpijak pada kepentingan rakyat. Di tengah berbagai tantangan ekonomi, sosial, dan politik yang dihadapi masyarakat. Mahasiswa memandang, bahwa pemerintah perlu lebih terbuka terhadap kritik serta bersedia melakukan evaluasi, terhadap kebijakan - kebijakan yang menimbulkan persoalan di tengah publik.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa memberikan perhatian serius terhadap Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Yang saat ini, menjadi salah satu program unggulan pemerintah. BEM Se-Bogor Raya menilai, bahwa tujuan program untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda merupakan langkah yang patut diapresiasi. Namun, tujuan yang baik tidak serta - merta menjamin keberhasilan apabila tidak didukung oleh tata kelola yang baik pula. Besarnya anggaran yang digunakan dalam program ini menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas yang dapat diuji secara terbuka oleh masyarakat.

"Oleh karena itu, mahasiswa menuntut pemerintah untuk menghentikan sementara pelaksanaan Program MBG dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelolanya. Evaluasi tersebut harus mencakup proses perencanaan, skema pembiayaan, mekanisme distribusi, sistem pengawasan, hingga pengukuran dampak program terhadap masyarakat." Ungkap perwakilan BEM.

Mahasiswa menilai, bahwa evaluasi bukanlah bentuk penolakan terhadap upaya peningkatan gizi masyarakat, melainkan langkah penting untuk memastikan bahwa program benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru dalam pengelolaan keuangan negara.

BEM Se-Bogor Raya juga menyoroti, bagaimana kebijakan publik sering kali lahir tanpa ruang partisipasi yang memadai bagi masyarakat dan kalangan akademisi. Padahal, program sebesar MBG membutuhkan kajian yang mendalam agar implementasinya tidak hanya berhasil secara administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, pemerintah didorong untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dalam proses evaluasi dan perbaikan program.

Selain isu tata kelola MBG, mahasiswa juga menyuarakan kekhawatiran terhadap semakin kuatnya dominasi oligarki dalam kehidupan ekonomi dan politik nasional. Menurut mahasiswa, konsentrasi kekuasaan dan sumber daya pada segelintir kelompok telah menciptakan ketimpangan yang semakin lebar. Banyak kebijakan strategis dinilai lebih mencerminkan kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

BEM Se-Bogor Raya juga menegaskan, bahwa demokrasi yang sehat harus menjamin bahwa negara bekerja untuk rakyat, bukan untuk kelompok yang memiliki akses lebih besar terhadap kekuasaan. Oleh karena itu, mahasiswa menuntut pemerintah untuk menghentikan berbagai praktik yang memperkuat oligarki serta memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam, kebijakan ekonomi, dan proses politik dilakukan secara adil dan transparan.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pemberantasan korupsi, mahasiswa juga mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Korupsi yang terus terjadi telah merugikan negara dan menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam pandangan mahasiswa, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi harus mampu mengambil kembali aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana.

Pengesahan RUU Perampasan Aset dipandang sebagai langkah penting untuk memperkuat sistem hukum nasional dan memastikan bahwa hasil kejahatan tidak dapat dinikmati oleh para pelakunya. Regulasi ini juga menjadi instrumen penting dalam memutus hubungan antara praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kepentingan oligarkis yang selama ini menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Melalui aksi ini, BEM Se-Bogor Raya menegaskan. Bahwa mahasiswa akan terus berdiri di garda terdepan, dalam mengawal demokrasi dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Tuntutan evaluasi tata kelola Program Makanan Bergizi Gratis, penolakan terhadap dominasi oligarki, dan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset merupakan bagian dari upaya mendorong lahirnya pemerintahan yang lebih transparan, berintegritas, dan bertanggung jawab. Bagi mahasiswa, pembangunan yang sesungguhnya hanya dapat terwujud ketika kebijakan negara disusun dengan mengutamakan kepentingan rakyat diatas segala kepentingan lainnya. (***/RIK)

Baca juga:

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER