Sulitnya Implementasi Dana Desa, DPD RI Keluhkan Anggaran Dikorupsi
 |
| Dana desa - |
Jakarta, Jatiluhuronline.com - Dana desa menjadi pembahasan para anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Rapat Paripurna, Senin (11/3/2019), hal itu dilakukan setelah menyerap aspirasi daerah di masa reses pada 15 Februari 2019 hingga 10 Maret 2019.
Rata-rata, mereka melaporkan sulitnya implementasi dana desa karena pedoman yang belum jelas.
"Juknis (petunjuk teknis)-nya belum terpapar jelas," kata Anggota DPD asal DI Yogyakarta, Cholil Mahmud saat membacakan laporan dari daerahnya.
Anggota DPD asal Kalimantan Barat Abdul Rahmi menyampaikan, meskipun kucuran dana desa itu besar, aparatur desa merasa takut dalam penggunaannya. Ia menyebut sosialisasi dalam implementasi dana desa masih kurang dipahami oleh para aparatur desa.
"Penerimaan dengan dana ini besar, selain senang, tetapi juga aparatur desa was was," kata Abdul Rahmi.
Selain itu, Anggota DPD RI asal Sulawesi Barat Pendeta Marthen merasa khawatir dengan jumlah dana desa yang cukup besar itu salah sasaran (korupsi) dalam penggunaannya.
Ia pun mengeluhkan anggaran dana desa tersebut yang tidak bisa digunakan untuk membangun kantor dan hanya boleh untuk infrastruktur desa aja.
Sedangkan, anggota DPD asal Sumatra Barat Herman Ibrahim secara rinci mengeluhkan bahwa desa di Sumatra Barat wilayahnya cukup jauh lebih luas dari desa di provinsi lain. Menurutnya, sulit membaginya.
Karena itu, DPD RI pun meminta pemerintah agar lebih memberikan perhatian pada implementasi dana desa. Sehingga, dana yang dikucurkan pemerintah sebanyak Rp 257 triliun tepat sasaran dan benar-benar berguna untuk membangun infrastuktur pedesaan.
Rapat Paripurna berjalan dengan baik dan tertib, pimpinan rapat paripurna tersebut yakni Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, ia menyatakan aspirasi daerah tersebut akan diteruskan ke pemerintah terkait.
"Kita berharap apa yang disampaikan wakil di daerah itu dapat ditindaklanjuti oleh pelengkap pemerintahan dan pimpinan agar apa yang menjadi aspirasi masyarakat dapat diwujudkan," ujar dia. (rol/jto)