Viral, Video Wabup Karawang Soal Pencemaran Sungai Situdam, ini Kata Ketua DPRD Purwakarta

Purwakarta, Jatiluhuronline.com - Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta Sarif Hidayat mengomentari terkait viralnya Video wakil bupati Karawang Ahmad Zamakhsyari yang menganggap kabupaten Purwakarta dan Subang sebagai dalang pencemaran limbah di situdam Desa Situdam, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang.

Atas pernyataan wabup karawang tersebut, Sarif menilai untuk menyelesaikan persoalan limbah itu bukan hanya pada tingkat kabupaten saja, tetapi kebijakan dari yang lebih atas juga terlibat.

“Kalo urusan Air pencemaran sungai, negarakan sudah ada program dengan program citarum harum, kalau memang mau konsisten selesaikan dari Hulu sampai Hilir, dan yang harus meyelesaikan itu  tidak mungkin setingkat Kabupaten saja, inikan harus menjadi pemangku kebijakan yang diatas,”katanya ketika di konfirmasi awak media. Jum'at, (26/7/2019).

Pihaknya menilai tidak semudah itu untuk menyelasaikan persoalan dengan Panggil Bupati Purwakarta dan Panggil Bupati Subang seperti yang di katakan oleh Wakil Bupati Karawang dalam video yang berdurasi 1 menit itu.

“Bupati Karawang ada kebijakan, Bupati Purwakarta ada kebijakan, Bupati Subang pun ada kebijakan, Artinya duduk bersama diantara ke tiga bupati, tidak boleh berikan Statement keras di media seharusnya melakukan tindakan-tindakan dan kordinasi yang baik dan tidak harus berkoar-koar,”tuturnya

Menurutnya, setiap daerah ada kebijakan administrasi masing-masing yang harus di laksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Terpisah, sebelumnya viral video pernyataan wakil bupati karawang Ahmad Zamakhsyari terkait pencemaran sungai situdam Desa Situdam, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang.

Dalam video yang berdurasi lebih dari satu menit tersebut, wabup mengatakan bahwa pencemaran sungai situdam berasal dari Purwakarta dan Subang.

Selain itu, Ahmad mengatakan jika Bupati Purwakarta dan Subang tidak bisa menyelesaikan pencemaran sungai itu, maka pihaknya akan melaporkannya ke LH dan Mabes Polri karena dianggap tidak mampuh menyelesaikan persoalan pencemaran sungai tersebut. (rg/jto/m)


SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER