Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter Sejak Usia Dini
Jakarta, Jatiluhuronline.com – Upaya pemerintah untuk membangun
mentalitas bangsa dimulai dari dunia pendidikan. Hal itu diwujudkan dalam
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Penguatan Pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan Formal. Aturan yang merupakan
turunan dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan
Pendidikan Karakter itu menyebut penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter
pada satuan pendidikan formal seperti SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, serta
pendidikan khusus dan layanan khusus (PKLK).
Direktur
Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD Dikmas)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Harris Iskandar mengatakan,
pada dasarnya pendidikan karakter harus dimulai sejak masa PAUD.
"Pendidikan
karakter itu penting untuk membangun mentalitas anak. Kalau di PAUD, seluruhnya
memang untuk menumbuhkembangkan karakter yang dilakukan dengan cara
bermain," ujarnya usai konferensi pers ulasan kinerja Kemendikbud 2018 di
Jakarta, Kamis (27/12).
Ada lima
nilai utama karakter yang mesti dibangun sejak dini, yaitu religiositas,
nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Nilai-nilai itu yang
nanti memperkuat anak sehingga tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan.
Apalagi, era
revolusi industri 4.0 dan digitalisasi telah membawa dampak perilaku yang tidak
semua baik untuk ditiru. Dengan bekal pendidikan karakter yang ditanamkan sejak
dini, generasi penerus bangsa diharapkan menjadi lebih berkualitas.
"Mudah-mudahan
dengan penguatan (pendidikan karakter) di PAUD, anak-anak lebih militan lagi
untuk belajar. Seperti di luar negeri, PAUD seperti obat untuk pendidikan yang
lebih bagus," ucap Harris.
Kendati begitu, ungkap Harris, masih banyak tantangan dalam
mengoptimalkan implementasi penguatan pendidikan karakter di PAUD. Salah
satunya ialah kualitas guru yang masih di bawah standar menurut aturan
undang-undang guru dan dosen.
"Dari
600 ribuan guru, yang belum S-1 atau bahkan lulusan SMA masih banyak.
Karenanya, pemerintah sekarang menggalakkan Gugus PAUD di kecamatan-kecamatan
supaya mereka (guru PAUD) dapat saling berbagi cara membekali anak pendidikan
karakter," tutur Harris.
Di
kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi
menambahkan, komitmen pemerintah untuk memperkuat pendidikan karakter sejak
dini dibuktikan lewat penambahan alokasi anggaran. Total anggaran untuk PAUD
mengalami kenaikan 10% menjadi Rp40,7 triliun.
"Dana
alokasi khusus itu diberikan untuk bantuan operasional PAUD. Jumlahnya naik
karena jumlah PAUD juga meningkat menjadi 200 ribuan lebih dengan total 6,7
juta anak," ungkapnya.
Di samping
itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal yang mewajibkan PAUD minimal satu tahun. Dalam hal ini, pemerintah daerah
memiliki kewajiban dalam memenuhi standar pelayanan tersebut.
"Untuk
program penguatan pendidikan karakter saat ini sudah sebanyak 188.646 sekolah
yang tersosialisasi. Targetnya, tahun depan sebanyak 218.989 sekolah dengan
sasaran bukan hanya peserta didik, tapi juga guru, kepala sekolah, dan yang
lain," pungkas Didik. [MI/Jo]