Kinerja Badan Kehormatan DPRD Purwakarta Dipertanyakan, Ada Apa?
Purwakarta, Jatiluhuronline.com - Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Bangsa (GMPB), Asep Saepudin, meminta kepada para anggota dewan bekerja secara maksimal untuk kepentingan masyarakat purwakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).
Karena, para wakil rakyat yang saat ini berkantor di gedung putih ciganea memiliki berbagai tunjangan-tunjangan. Sehingga dengan banyaknya fasilitas tunjangan, dewan harus bekerja secara maksimal.
“Mereka memiliki tanggungjawab moral, bukan hanya untuk dirinya sendiri serta partainya. Melainkan mereka juga harus bertanggungjawab kepada masyarakat secara luas,” kata Asep, kepada pojokjabar.
Salah satu Alat Kelengakapan Dewan (AKD) yang saat ini belum terlihat kinerjanya yaitu bagian Badan Kehormatan (BK), padahal banyak isu-isu tak sedap di dewan yang seharusnya ditindaklanjuti oleh BK namun belum terekpos.
“Salah satu contoh ringannya, dewan memiliki tunjangan kendaraan dan perumahan. Berapa ratus juta setiap bulannya uang rakyat untuk digelontorkan untuk tunjangan tersebut, kalau satu tahun? Dengan adanya tunjangan tersebut bertujuan agar para wakil rakyat tidak lagi ada alasan untuk terlambat datang, tapi kalau kita perhatikan setiap acara paripurna pasti ada saja anggota dewan yang terlambat atau bahkan tidak hadir,” kata Asep.
Belum lagi isu-isu lainnya, seperti kehadiran para anggota dewan dikantor dprd. Waktu sebenarnya masuk kerja jam berapa mereka berkantor? Pulangnya jam berapa?
“Kalau kita nongkrong di dewan, jam 8 pagi para anggota dewan yang tepat waktu datang jam 8 pagi hanya beberapa gelintir orang saja. Ini sangat menyedihkan, gaji dan tunjangan nyampe puluhan juta ngantornya ogah-ogahan,” tambah Asep, menambahkan kritik tajamnya.
Dan isu yang paling santer terdengar yaitu masalah kunjungan kerja dewan, saat para wakil rakyat dengan tanpa rasa dosa dan bersalah membawa keluarganya.
“BK harusnya melakukan investigasi, benar tidaknya ada anggota dewan yang membawa serta keluarganya (baik istri ataupun suaminya). Jangan sampai uang negara terhambur sia-sia, dijadikan fasilitas pribadi keluarganya,” beber Asep, mengakhiri pembicaraan dan meminta BK menyelidiki kebenaran isu tersebut. (adw/jto)