GMPB Kritisi Kinerja Wakil Rakyat Purwakarta, Pertanyakan Keberpihakan Pada Rakyat
Purwakarta, Jatiluhuronline.com - Tahun 2019 sudah berlalu, dan kini banyak masyarakat bertanya-tanya, apa saja keberhasilan para wakil rakyat di DPRD Purwakarta. Karena hingga memasuki akhir tahun, masyarakat mempertanyakan keberpihakan wakilnya kepada rakyat.
Gerakan Masyarakat Peduli Bangsa (GMPB) yang terus konsen memperhatikan kinerja dewan, tak henti-hentinya melakukan kritikan, agar kinerja dewan lebih baik lagi.
“Dalam pengawasan terhadap eksekutif, masih jauh panggang dari api. Karena masih banyak permasalahan-permasalahan yang sifatnya urgent malah lemah pengawasannya,” kata ketua GMPB, Asep Saepudin, dikutip dari pojokjabar.com.
Seperti pada sektor Pendidikan, Kesehatan, Tenagakerja, Pendapatan, Lingkungan Hidup dan sektor-sektor lainnya. Pengawasan yang dilakukan para wakil rakyat, sifatnya cenderung hanya seremonial belaka.
“Berapa jumlah sekolah SD yang bangunannya sudah di renovasi, angka putus sekolah kemudian kasus yang membelit di Dinas Kesehatan, jumlah pengangguran yang terus meningkat, kebocoran-kebocoran PAD di sektor apa saja, kemudian juga maraknya penambangan dan seabreg permasalahan lainnya yang membutuhkan pengawasan para wakil rakyat,” beber Asep, menjabarkan secara rinci.
Rakyat secara luas mempertanyakan masalah kinerja dewan dalam pengawasan, kalau para wakil rakyat melakukan pengawasan minimalnya di publikasikan. Biar masyarakat tau, kalau mereka bekerja untuk rakyat.
“Jangan gajinya aja yang mencapai puluhan juta setiap bulan, untuk mempublikasikan kinerjanya sendiri aja tidak mampu. Kan aneh,” tambah Asep.
Belum lagi dalam hal Legislasi (Membuat Peraturan Daerah/Perda) berapa Perda yang sudah di sah kan di tahun 2019 ini? Terutama Perda Inisiatif Dewan, pro rakyat atau tidak perda nya?
“Jangan hanya menunggu rancangan Perda dari Eksekutif, Dewan juga punya pekerjaan membuat Perda Inisiatif yang merumuskan para wakil rakyat itu sendiri. Atau jangan-jangan hanya taunya lagu ‘Setuju’ seperti syair sebuah lagu,” tanya Asep, yang berkali-kali melakukan kritik kepada para wakil rakyat.
Dalam satu tahun, berapa puluh milyar uang digelontorkan untuk kegiatan-kegiatan dewan? Berbading lurus dengan kinerja dewan atau berbanding terbalik? Masyarakat secara umum yang bisa menilainya.
“Bila kinerja dewan seperti itu terus, saya mempunyai keyakinan akan terjadi kembali kasus DPRD jilid II. Semoga saja mereka (anggota DPRD), mengerti dan bisa menjalankan kinerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi) secara baik dan benar,” tutup Asep, mengakhiri pembicaraan. (adw/pojokjabar/jto)