Mahasiswa Menilai Reses DPRD Purwakarta Sebatas Seremonial
Purwakarta, Jatiluhuronline.com - Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Purwakarta terus menuai kritikan dari berbagai kalangan, pasalnya hingga saat ini kinerja para anggota Dewan itu dinilai masih monoton.
Hal tersebut juga disampaikan dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Purwakarta terkait kinerja wakil rakyat terlihat hanya untuk kepentingan politik saja. Seperti adanya reses yang sudah dilakukan oleh para anggota dewan.
Mahasiswa menilai reses anggota DPRD kerap dijadikan sebagai seremonial serta tidak ada tindakan yang jelas pasca reses. Anggota Dewan, dianggap, hanya menampung aspirasi tanpa eksekusi.
Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Purwakarta, Ivan Mas’ud melalui Biro Advokasi PC PMII Purwakarta, Kusnadi, mengatakan reses yang dilakukan para wakil rakyat selama ini mestinya berdampak pada kesejahteraan rakyat, namun nampaknya tidak tepat sasaran.
“Reses ini berhubungan langsung dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan terkait apa yang dibutuhkan masyarakat sebagai bahan usulan kepada pihak pemerintah dalam pengelolaan kebijakan. Akan tetapi pada kenyataannya, kami belum melihat hasil nyata dari reses anggota DPRD Purwakarta sejauh ini,” kata Kusnadi, Minggu (16/2/2020).
Ia mengatakan bahwa saat ini publik sudah bisa menilai kinerja para legislatif yang masih jauh dari yang diharapkan, salah satunya untuk menghadapi pilkades saja DPRD dianggap ‘keteteran’.
Selain itu juga anggota DPRD harus mampu memaksimalkan reses yang transparan dan berkualitas, bukan hanya mementingkan kepentingan politik diatas kepentingan masyarakat yang terkesan seremonial saja. Oleh sebab itu, reses yang dilakukan anggota DPRD Purwakarta, diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat.
“Jangan datang reses hanya berkunjung dan jalan-jalan sambil kampanye. Tapi mendengar aspirasi masyarakat kemudian ditampung dan mengawalnya hingga aspirasi tersebut bisa direalisasikan. Tidak hanya itu kami berharap, mereka turun ke pelosok, jangan hanya di perkotaan, karena kebutuhan masyarakat banyak yang mendesak di pelosok atau pedalaman,” jelasnya.
Kusnadi juga berharap anggota DPRD Purwakarta segera menyelesaikan Raperda yang mangkrak, yang tak kunjung selesai tapi uang buat kunker sudah habis terpakai dengan hasil yang masih ngambang.
Diketahui, Reses pertama DPRD Purwakarta dianggarkan sebesar Rp700 juta, tiap anggota kebagian Rp18 juta untuk pelaksanaannya. (ris/rmol/jto/mh)