165 Formasi CPNS untuk Guru Daerah Purwakarta, Tunggu Bulan Oktober 2019

Purwakarta, Jatiluhuronline.com - Bulan Oktober 2019, Pemerintah kabupaten Purwakarta targetkan penerimaan CPNS sebanyak 170 orang. Jumlah tersebut setelah Pemkab Purwakarta mengajukan usulan kepada pemerintah pusat yang disesuaikan dengan adanya masa pensiun para PNS di Purwakarta.

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan kuota yang didapatkan Pemkab Purwakarta untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 hanya 170 orang hal tersebut berdasarkan usulan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Purwakarta.

Menurut Anne penerimaan tahun ini, kuota menurut Pemerintah Pusat didominasi untuk tenaga pendidik sebanyak 165 orang dan tenaga kesehatan 5 orang. Adapun untuk P3K dirinya melihat dulu beban anggaran.

“Rinciannya untuk pendidik 165 orang, dokter umum 3 orang dan 2 orang dokter hewan,” ungkap Anne disela kunjungannya ke Disnakan Purwakarta. Senin, (5/8/2019).

Anne sendiri mengakui Purwakarta masih membutuhkan posisi kebutuhan teknis, berdasarkan pengajuan OPD – OPD di Purwakarta.

“Kalau dihitung sih masih banyak tenaga teknis yang memang sangat dibutuhkan di OPD – OPD sesuai anjab,” jelasnya.

Sedangkan terkait P3K, Anne menuturkan bahwa Purwakarta sudah berkonsultasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri, Pemkab Purwakarta mengaku sulit merealisasikan karena beban anggaran yang sudah melebihi jumlah ideal.

“Karena honorariumnya dibebankan kembali ke APBD, ya kita belum bisa merealisasikan hal tersebut kita sudah konsul baik kepada menteri keuangan dan menteri dalam negeri,” ujar Anne.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan BKPSDM Purwakarta, Hermawan mengatakan, kuota CPNS 2019 untuk Kabupaten Purwakarta, disesuaikan dengan jumlah PNS yang pensiun hingga April 2019.

Yaitu kuotanya 165 tenaga pendidik dan lima orang untuk tenaga kesehatan, sementara 70% untuk kuota P3K atau sekitar 270 orang adapun untuk P3K masih ditangguhkan terkait anggaran.

“170 didominasi pendidik, untuk P3K masih ditangguhkan karena kan dibebankan ke APBD,” ujarnya beberapa waktu yang lalu. (**)

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER