BKAD : Lebih dari 50%, Pemkab Purwakarta Realisasikan APBD

Purwakarta, Jatiluhuronline.com - Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta tahun ini terlaksana cukup tinggi, hingga bulan Agustus 2019, Pemkab Purwakarta sudah merealisasikan lebih 50% dari total anggaran Rp2,4 triliun.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta Norman Nugraha mengatakan, Dinas Pendidikan dan Sekretariat Daerah (Setda) merupakan instansi yang paling tinggi dalam menyerap anggaran tersebut.

“Realisasi belanjanya sudah cukup tinggi. Adapun instansi yang paling tinggi menyerap anggaran ini, di antaranya Dinas Pendidikan dan Sekretariat Daerah (Setda),” ujar Norman kepada awak media akhir pekan kemarin.

Menurutnya, penyerapan anggaran itu sudah sesuai dengan besaran anggaran yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan target.

Adapun untuk penyaluran DAK fisik, total dari anggaran 2019 mencapai Rp76,3 miliar. Untuk tahap pertama atau 25 persennya telah tersalurkan Rp19 miliar. 

DAK fisik tersebut terdiri dari DAK fisik pertanian, pendidikan, peternakan, jalan, irigasi, pasar, reguler kesehatan, dan penugasan kesehatan.

“Untuk DAK, terutama yang kegiatan fisik sudah realisasi sekitar 25 persen di tahap pertama. Agustus kemarin, kami sudah melakukan proses pengajuan untuk tahap kedua,” katanya.

Sementata untuk DAK tahap kedua nanti, lanjut Norman, pihaknya sudah mempersiapkan dalam proses pengajuan ke pusat, mengingat saat ini ada aturan baru terkait DAK fisik.

“Saat ini, ada aturan baru dalam setiap pengajuan DAK fisik. Yakni, harus melalui review dari Inspektorat Daerah sebelum mengajukan untuk tahap ke dua. Untuk review-nya sudah selesai, sekarang dalam proses pengajuan kepada pihak KKPN untuk tahap ke dua ini,” tambah dia.

Norman menambahkan, untuk menghindari konsekuensi terkait aturan baru tersebut pihaknya terus melakukan proses dan ajuan bahkan optimis seluruh realisasi DAK akan tercapai targetnya

“Kalau lebih dari Oktober ini telat, ya kita harus siap konsekwensinya. Yakni, kita yang harus menggantinya. Tapi saya optimis, sebelum 21 Oktober pengajuan untuk tahap dua sudah beres,” katanya. (***)

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER