Kritik Keras Kesalahan Data Penerima Bantuan Covid-19 Purwakarta

Purwakarta, Jatiluhuronline.com - Saat rakyat mulai panik, gusar dan lapar, hanya mampu mengelus dada karena tidak berdaya. Sementara pemerintah mulai berjaga-jaga mencari alasan untuk menutupi kesalahan data.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarkat Gerakan Masyarakat Peduli Bangsa (GMPB) angkat bicara, mengkritik keras data-data penerima bantuan yang dianggapnya carut marut banyak yang salah sasaran.

“Kita tarik dulu benang merah permasalahannya, ternyata masalahnya ada di data. Masa ada orang meninggal mendapat bantuan, orang yang di luar negri dapat bantuan, orang yang sedang merantau dapat bantuan. Data yang aneh,” ujar Asep Saepudin, ketua GMPB saat dihubungi via seluller, dikutip dari pojokjabar.com. Sabtu, (02/05/2020)

Dirinya mencontohkan, ada orang meninggal sudah lama di wilayah plered mendapat bantuan sosial covid 19 dari provinsi, kemudian juga masih diwilayah plered ada orang yang masih kerja di luar negri dapat bantuan. Yang lebih parah ada satu desa belasan bantuan sampai di kembalikan ke kantor pos, karena penerimanya tidak ada.

“Kabarnya ada belasan paket bantuan provinsi di Desa Cibodas Kecamatan Sukatani disimpan kembali di kantor pos, karena penerimanya masih merantau. Itu kan aneh, indikasinya data lama yang dipakai,” beber Asep Saepudin, menjelaskan kisruhnya data penerima bantuan covid19 dari provinsi.

Bila benar pernyataan dari anggota DPRD Provinsi, yang menanyakan secara langsung ke pemerintah provinsi saat rapat penanganan covid19 data penerima dari dinas sosial kabupaten, maka patut disesalkan bila data lama yang diberikan oleh dinas sosial kabupaten.

“Kalau akar masalahnya ada di data yang diberikan dinas sosial kabupaten ke provinsi, saya harap bupati purwakarta untuk mengevaluasi kinerja dari kepala dinas sosial,” tambah Asep Saepudin.

Untuk mengeceknya, lanjut Asep, sangat mudah tinggal RT yang mendata di desa yang menerima bantuan covid19 dari provinsi mencocokkan nama penerima dan nama yang telah didatanya.

“Sama atau tidak, bila tidak sama berarti benar data itu data lama. Artinya dinas sosial yang paling bertanggungjawab, atas data yang diberikan kepada provinsi. Tinggal keberanian Bupati memberikan evaluasi kepada kepala dinasnya,” tutup Asep Saepudin, menutup pembicaraan.

Sebelumnya, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Demokrat, Toto Purwanto, sempat menanyakan hal tersebut saat rapat dengan pemerintah provinsi mengenai penyaluran bantuan terdampak covid19 kepada masyarakat.

“Saat ditanyakan ke pemerintah provinsi, mereka menjawab datanya dari Dinas Sosial Kabupaten. Kemungkinan data lama yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten, atau jangan-jangan Dinas Sosial tidak memiliki data terbaru,” kata Toto Purwanto, melalui sambungan seluller.

Terlepas dari itu semua, saya harapkan pemerintah di Provinsi, kota dan Kabupaten, baik itu Gubernur, Walikota dan Bupati ada sinkronisasi data. Jangan sampai saling lempar tanggungjawab, karena rakyat butuh pemimpin yang benar-benar tanggap darurat menangani covid19.

“Hilangkan ego pencitraan, bukan waktunya untuk bersolek saat ini waktunya untuk mengerahkan semua fikiran menanggulangi masalah covid19,” tambah Toto, yang tampak sedikit meninggi suaranya menahan kesal akibat semrawutnya data penerima bantuan sosial dari provinsi. (pojokjabar/jto/adw)

Baca juga:

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER